Latest Entries »

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi. Pesta demokrasi yang merupakan perwujudan tatanan kehidupan negara dan masyarakat yang berkedaulatan rakyat, pemerintahan dari dan untuk rakyat. Melalui pemilu, setidaknya dapat dicapai tiga hal. Pertama, lewat pemilu kita dapat menguji hak – hak politik rakyat secara masif dan serempak. Kedua, melalui pemilu kita dapat berharap terjadinya proses rekrutmen politik secara adil, terbuka, dan kompetitif. Ketiga, dari pemilihan umum kita menginginkan adanya pola pergiliran kekuasaan yang damai.
Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun, setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.

B. Perumusan Masalah
Semua negara sering mendeklarasikan sebagai negara yang demokratis. Salah satu cirinya utamanya yaitu penyelenggaraan pemilu untuk memilih wakil rakyat, baik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif, berdasarkan program yang diajukan peserta pemilu. Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan pemilu adalah terpilihya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar – benar sesuai dengan aspirasi rakyat. Pemilu yang dilaksanakan tanggal 9 April 2009 terdapat banyak kelemahan. Pertama, aturan pemilu sering berubah – ubah atau tidak stabil diluar kewanangan KPU. Kedua, pengaturan untuk Pemilu 2009 jauh lebih rumit, terutama terkait suara terbanyak yang bisa memicu sengketa antarpartai, antarcaleg. Ketiga, dilihat dari partai peserta pemilu, kali ini jumlahnya terbanyak dalam sejarah yaitu 44 partai 38 partai nasional dan 6 partai lokal. Keempat, pada saat yang bersamaan apatisme rakyat meluas, karena melihat partai-partai politik mempertunjukkan sikap yang tidak sportif ditambah kondisi kesulitan ekonomi. Kelima, citra negatif KPU yang diwariskan dari carut marutnya penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Lebih tidak sesuai lagi dengan UUD 1945 dimana hak pilih rakyat harus bisa teraspirasikan, tetapi tidak bisa teraspirasi dalam pemilu karena banyak warga yang berhak untuk mencontreng tidak tercantum namanya dalam daftar pemilih tetap. Sungguh ironis dalam hal ini, dimana negara Indonesia menyatakan bahwa dirinya adalah negara yang demokratis.

C. Tujuan
1. Dapat mengetahui kelemahan pemilihan umum 2009.
2. Dapat mengetahui bagaimana pesta demokrasi di Indonesia berjalan.
3. Dapat mengetahui apakah hak pilih semua warga Indonesia dapat teraspirasi dan terpenuhi dalam pemilu.
4. Dapat mengetahui apakah asas pemilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berjalan di Indonesia.

D. Manfaat
1. Memperluas pandangan kita bagaimana realita pemilu di Indonesia.
2. Memperluas pengalaman dan pengetahuan tentang politik di Indonesia.
3. Memperluas pemahaman bagaimana asas pemilu harus dijalankan dan pentingnya hak pilih warga harus dijunjung tinggi.

E. Ruang Lingkup
Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sebuah jalannya pesta demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia yaitu berupa pemilihan calon anggota legislatif yang akan duduk di kursi DPR, DPRD dan DPD dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan anggota legislatif berasal dari berbagai partai – partai politik yang memenangkan dalam pemilihan umum secara langsung. Pemilihan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat yang sebelumnya calon presiden dan wakil persiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum dan calon presiden sudah memenuhi persyarat sebagai seorang presiden menurut UUD 1945 pasal 6.

II. METODE PENULISAN

A. Objek Penulisan
Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu ciri negara yang demokratis. Dimana hak pilih setiap rakyat secara langsung merupakan salah satu hak rakyat yang harus bisa terpenuhi. Setiap rakyat Indonesia berhak untuk menyalurkan aspirasinya dalam pemilu. Pemilu yang di laksanakan tanggal 9 April 2009 merupakan sarana untuk mengaspirasikan suara rakyat yeng disalurkan melalui memilh secara langsung wakil – wakil rakyat yang dipilihnya. Namun pemilu yang di laksanakan belum lama ini telah memberika kita sebuah catatan besar bahwa banyak kelemahan dalam pemilu. Ini sungguh ironis dan menjadi sebuah catatan besar bagi penyelenggara pemilu.

B. Dasar Pemilihan Objek
Pesta demokrasi yang berjalan di Indonesia belum benar – benar berjalan dengan baik, karena banyak terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan pemilu. Misalnya; banyak warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap, banyak warga yang berpaham apatisme, karena melihat partai-partai politik mempertunjukkan sikap yang tidak sportif ditambah kondisi kesulitan ekonomi.

C. Metode Pengumpulan Data
a. Kaji pustaka
Melalui pengkajian dari berbagai sumber yang benar – benar obyektif, sesuai dengan realita yang terjadi dalam pemilu yang berjalan di Indonesia. Sumber – sumber yang di tuangkan dalam berbagi artikel, makalah, dan pengkajian tentang penilaian pemilu 2009.

D. Metode Analisis
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak sebagai wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu yang sudah berjalan banyak sekali kelemahan dan pelanggaran terhadap hak pilih rakyat yang seharusnya dilindungi oleh negara. Banyak warga yang tidak memilih, baik karena golput politik ataupun golput secara teknis-administratif. Agar kesalahan – kesalahan ini tidak terjadi lagi dalam pemilu yang akan datang, perlu sekiranya KPU harus memutakhirkan data pemilih. Ada dua hal yang mungkin bisa dilakukan KPU dalam melindungi hak warga yang sebelumnya telah dilanggar. Pertama yaitu dengan membuat posko pengaduan warga yang belum tercantum dalam DPT. Kedua yaitu menerbitkan peraturan KPU yang mengakomodasi pemilih yang tidak terdaftar, kendati semua pihak telah bekerja keras untuk itu. Mereka cukup menunjukkan KTP atau tanda kependudukan yang sah kepada petugas TPS bila hendak memilih. Terhadap rekomendasi kedua ini, KPU bisa berdalih surat suara terbatas dan undang-undang telah memagari KPU bahwa hanya pemilih terdaftar yang bisa memilih. Terhadap problem jumlah surat suara, bisa saja diatur bahwa mereka yang tidak terdaftar baru diizinkan memilih bila proses pemungutan suara bagi pemilih terdaftar telah ditutup pada pukul 12.00 dan masih ada sisa surat suara yang belum terpakai.

III. ANALISIS PERMASALAHAN

A. Pembahasan
a. Lemahnya Pemilu 2009
Pemilu 2009 yang berlangsung pada tanggal 9 April 2009 sekali lagi telah menorehkan sejarah baru dalam transformasi pemerintahan di Indonesia. Puluhan ribu calon legislatif memperebutkan kursi panas di Senayan. Banyak hal yang kemudian menjadi sorotan dan dianggap sebagai kelemahan pemilu 2009. Kelemahan-kelemahan tersebut bersifat substantif maupun teknis.
Secara substantif, beberapa hal yang menjadikan pemilu 2009 memiliki kelemahan. Pertama, aturan Pemilu kali ini sangat tidak stabil alias suka berubah-ubah diluar kewenangan KPU, misalnya soal terbitnya Perpu dan putusan MK yang semuanya substansial yaitu pergantian tata cara pemungutan suara dari coblos menjadi contreng. Baik Pemilu 2004 maupun Pemilu 2009 sama-sama memiliki kendala sempitnya waktu persiapan penyelenggaraan pemilu karena undang-undang yang menjadi dasar penyelenggaraan terbit kurang dari 1,5 tahun dari tanggal pemungutan suara. Padahal, idealnya waktu persiapan penyelenggaraan sekitar dua tahun. Kedua, pengaturan untuk Pemilu 2009 jauh lebih rumit, terutama terkait suara terbanyak yang bisa memicu sengketa antarpartai, antarcaleg. Ketiga, dilihat dari partai peserta Pemilu, kali ini jumlahnya terbanyak dalam sejarah yaitu 44 partai 38 partai nasional dan 6 partai lokal. Keempat, pada saat yang bersamaan apatisme rakyat meluas, karena melihat partai-partai politik mempertunjukkan sikap yang tidak sportif ditambah kondisi kesulitan ekonomi. Kelima, citra negatif KPU yang diwariskan dari carut marutnya penyelenggaraan pilkada sebelumnya.
Selain diliputi masalah-masalah yang sifatnya substantif, pemilu 2009 juga tak luput dari masalah teknis. Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary di KPU mengungkapkan ada 7 permasalahan dalam pemilu 2009 yakni kurang akuratnya data pemilih, tidak memenuhi persyaratannya calon legislatif, permasalahan parpol internal KPUD yang kurang transparan dan tidak adil terhadap calon-calonnya, dugaan money politics, pelanggaran masa kampanye, dan penghitungan kurang akurat.
Terdapat sebuah kasus yang menjadi sebuah catatan penting bagi jalannya pemilu yang berjalan di Indonesia ini. Yaitu ketidak beresan dalam penyelenggaraan pemilu 2009. Ironisnya terdapat warga yang mendapat undangan untuk mencontreng di dua TPS yang berbeda. Ini sungguh sebuah catatan penting bagi penyelenggara pemilu, karena masalah teknis seperti ini seharusnya tidak terjadi dalam pesta demokrasi yang memakan uang rakyat. Sungguh ironis ada dalam satu keluarga saja ada yang yang terdata dan ada yang tidak terdata sebagai pemilih. Lebih parah lagi dalam suatu keluarga ada yang tidak sama sekali terdata sebagai pemilih. Hal ini selain merugikan warga negara karena harus kehilangan hak pilihnya, penyelenggaraan pemilu ini juga secara tidak langsung meningkatkan angka golput, baik golput karena memang menganggap pemilu 2009 tidak akan membawa perubahan berarti maupun golput karena hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan. Padahal hak pilih setiap warga negara dilindungi oleh undang – undang dimana semua warga berhak memilih dan menyalurkan aspirasinya, dalam hal ini melalui pemilihan umum secara langsung.
Menurut data yang didapat dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI),misalnya, menyebutkan ada sekitar 28 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Bila angka ini benar, maka sebenarnya yang memenangkan pemilu adalah golput. Yang menjadi pertanyaan, mengapa banyak yang golput? Golput terdiri atas dua genre : golput politik dan golput teknis. Terhadap meraka yang golput karena pilihan politik, karena menganggap pemilu tidak berguna, hanya memboroskan anggaran negara, sekedar sarana bagi partai politik dan calon legislator untuk menyampaikan janji – janji kosong yang langsung dilupakan ketika sudah melenggang di kursi – kursi parlemen. Dinegara ini, menggunakan hak memilih (casting vote) masih dilonstruksikan sebagai hak, belum menjadi kewaajiban sebagaiman halnya di Australia. Namun bagi yang golput karena teknis-administratif, yaitu tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT), soal ini harus dicari akar masalah dan solusinya.
Ada empat pihak yang patut disalahkan atas banyaknya warga negara yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena soal teknis-administratif. Pertama-tama dan yang utama adalah KPU dan jajarannya sebagai penyelenggara pemilu. Undang-Undang Pemilu (UU Nomor 10 Tahun 2008) menyatakan bahwa warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin punya hak memilih.
Untuk menggunakan hak memilih, pemilih harus didaftar, yang kewajibannya dibebankan kepada penyelenggara pemilu (KPU dan jajarannya). Model pendaftaran yang dianut dalam UU Pemilu ada stelsel pasif. Suka atau tidak, semua warga negara yang telah memenuhi syarat akan didaftar. Hal ini membedakan dengan praktek di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang menggunakan stelsel aktif. Untuk menggunakan haknya, warga negara yang memenuhi syarat harus mendaftarkan diri secara aktif. Penyelenggara pemilu tidak akan memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak mendaftar. Bila ada warga negara yang memenuhi syarat tidak terdaftar, KPU patut disalahkan. KPU bisa dipersepsikan telah melalaikan kewajiban untuk mendaftar semua pemilih yang berhak memilih. Pihak yang ingin “menyerang” KPU tinggal menggunakan ketentuan Pasal 260 dan Pasal 311 UU Pemilu. Pasal 260 mengancam dengan ancaman hukuman penjara 12-24 bulan terhadap setiap orang (termasuk anggota KPU) yang menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih. Pasal 311 menegaskan tambahan sepertiga hukuman bila tindak pidana pemilu tersebut dilakukan penyelenggara pemilu.
Pihak kedua, sejak zaman otoriter hingga demokratis hingga saat ini, data penduduk selalu bermasalah. Birokrasi pemerintahan tidak bekerja untuk mendata penduduk secara lengkap dan valid, yang akan digunakan dalam setiap pemilu. Padahal, pemilu adalah sesuatu yang bisa diprediksi waktunya. Terlebih Indonesia mengatur sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer dimana pemilu bisa diadakan sewaktu-waktu.
Pihak ketiga yang harus disalahkan adalah partai politik. Undang-Undang Pemilu telah mengamanatkan bahwa parpol bisa meminta salinan daftar pemilih sementara (DPS) kepada panitia pemungutan suara (PPS). Tujuannya, parpol bisa mengecek apakah konstituen atau calon pemilih potensial mereka terdaftar. Nyatanya, banyak parpol tidak bekerja untuk itu. Bila menjelang hari pemilihan masih ada parpol yang berteriak bahwa banyak pemilihnya tidak terdaftar, teriakan itu tidak perlu didengarkan lagi. Undang – Undang Pemilu telah memberikan kesempatan, tetapi parpol tidak menggunakannya. Jangan karena awak tak pandai menari, lalu lantai pula yang disalahkan.
Terakhir, kesalahan patut pula ditimpakan kepada pemilih yang bersangkutan. Undang-undang telah memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menengok dan melongok daftar pemilih sementara (DPS) sebelum ditetapkan menjadi DPT. Bahkan penetapan DPT bisa direvisi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2009. Maksudnya, lagi-lagi agar mereka yang tidak terdaftar dapat mendaftarkan diri. Bila pemilih tidak juga terdaftar lantaran alpa mengecek DPT, mereka harus sadar bahwa konsekuensinya adalah tidak bisa memilih.
Namun, yang perlu digarisbawahi, derajat kesalahan pemilih paling rendah ketimbang tiga pihak yang lebih dulu disebut. Argumentasinya sederhana, KPU, pemerintah, dan parpol dibayar untuk menyelamatkan suara rakyat. KPU dan jajaran pemerintah memperoleh gaji dari uang rakyat yang disedot negara. Demikian pula parpol yang mendapat sumbangan dari APBN berdasarkan perolehan suara atau kursi masing-masing. Siapa pun yang dibayar negara mempunyai kewajiban terhadap rakyat atau warga negara, begitulah teorinya.
Warga negara sudah seharusnya mendapatkan hak pilihnya dalam pemilu yang berjalan di Indonesia, dimana hak pilih warga secara jelas dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 11 tahun 2008 bab II tentang hak memilih warga negara telah di tertulis yaitu sebagai berikut :

HAK MEMILIH
Pasal 3
1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.
Pasal 4
1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Luar Negeri hanya memilih calon anggota DPR sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Pasal 5
1. Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di PPLN/TPSLN.
2. Apabila seorang pemilih mempunyal Iebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KIP) atau Paspor untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.
Ini sudah sangat jelas bahwa hak pilih warga sudah seharusnya di junjung tinggi dalam pelaksanaan pemilu, tidak seharusnya warga atau rakyat kehilangan hak pilihnya. Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu/warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Jaminan terhadap hak ini telah dituangkan baik dalam Konstitusi (UUD 1945-Amandemen) maupun UU, yakni UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

b. Berjalankah Asas Luber dan Judil Dalam Pemilu 2009
Pemilu yang tidak mampu mancapai tujuan hanya akan hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara. Pemilu yang demikian adalah pemilu yang kehilangan roh demokrasi. Tujuan pemilu itu sendiri adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar – benar yang sesuai dengan pilihan rakyat. Untuk mencapai tujuan itu pemilu harus dilaksanakan menurut dengan asas – asas tertentu yang mengikat keseluruhan proses pemilu dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, pemilih atau bahkan pemerintah sekalipun. UUD 1945 menentukan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,jujur,dan adil.
Bagi bangsa Indonesia, pemilu sudah merupakan bagian dari agenda ketatanegaraan yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali sejak masa Orde Baru. Asas pemilu pada masa Orde Baru adalah sebatas pada langsung, umum,bebas, dan rahasia atau yang dikenal dengan asas “luber”. Asas itu lebih diorientasikan kepada cara pemilih menyampaikan suaranya, yaitu harus secara langsung tanpa diwakilkan, berlaku umum bagi semua warga negara, dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan, dan secara rahasia. Namun apabila dilihat dari jalannya pemilu yang telah lalu, asas ini belum sepenuhnya tercapai karena masih banyak warga yang kehilangan hak pilihnya. Dengan demikian asas – asas tersebut hanya menjadi dasar pengaturan mekanisme pelaksanaan pemilihan atau pemungutan suara. Sementara terhadap penyelenggara pemilu dan peserta pemilu tidak ada asas yang harus dipatuhi. Salah satu akibatnya adalah terjadinya pengingkaran roh demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu, baik oleh penyelenggara maupun peserta. Penyelenggara pemilu dalam praktiknya menjadi pemain untuk memenangkan peserta pemilu tertentu dengan cara-cara yang melanggar aturan dan prinsip demokrasi. Pada akhirnya, hasil pemilu tidak mencerminkan pilihan rakyat, tetapi hanya menjadi legitimasi bagi pihak yang sedang berkuasa. Berdasarkan latar belakang tersebut, dalam Perubahan UUD 1945 dirumuskan bahwa penyelenggaraan pemilu di samping harus secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, juga harus secara jujur dan adil.
Asas jujur mengandung arti bahwa pemilu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Sesuai dengan asas jujur, tidak boleh ada suara pemilih yang dimanipulasi. Ini sangat jelas bahwa hak pilih sangat dilindungi, namun pemilu yang berjalan saat ini belum sepenuhnya menjiwai asas pemilu yaitu jujur.
Adapun asas adil adalah perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan ataupun diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Asas jujur dan adil mengikat tidak hanya kepada pemilih ataupun peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilu.
Asas jujur dan adil tidak hanya terwujud dalam mekanisme prosedural pelaksanaan pemilu, tetapi juga harus terwujud dalam segala tindakan penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah. Dengan demikian asas jujur dan adil menjadi spirit keseluruhan pelaksanaan pemilu. Namun asas adil yang ada, dalam pemilu yang telah lalu belum mencerminkan sebuah keadilan yang merata terhadap jalannya pemilu. Terbukti dengan adanya warga Indonesia yang kehilangaan hak pilihnya. Hal ini menjadikan warga yang menganggap bahwa pemilu belum sepenuhnya sesuai dengan asas pemilu, bahkan masih jauh dengan asas pemilu itu sendiri.

B. Kesimpulan dan saran
a. Kesimpulan
Hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu/warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Jaminan terhadap hak ini telah dituangkan baik dalam Konstitusi (UUD 1945-Amandemen) maupun UU, yakni UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Pemilu yang lalu telah menoreh sejarah baru dalam transformasi pemerintahan di Indonesia, tahun ini jumlah partai politik terbanyak dalam sejarah pemilu Indonesia yaitu sebanyak 44 partai 38 partai nasional dan 6 partai lokal. Pemilu lalu banyak sekali kelemahan dan pelanggaran terhadap hak politik warga. Kelemahannya yaitu masalah yang bersifat substantif maupun masalah teknis. Kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu marupakan kesalahan yang paling utama, namun kesalahan itu tidak menutup kemungkinan juga dari warga Indonesia itu sendiri.
Pemilu yang sudah berlalu belum sepenuhnya mencerminkan dengan adanya asas pemilu yaitu asas luber dan judil. Asas pemilu hanya sebagian kecil saja yang sudah tercermin dan terwujud dalam pemilu Indonesia. Namun banyak sekali pelanggaran terhadap nilai – nilai asas luber dan judil. Padahal UUD 1945 telah mentukan bahwa jalannya pemilu harus dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
b. Saran
Jalannya pemilu haruslah sesuai dengan asas pemilu yang sudah secara jelas ditentukan oleh UUD 1945. Penyelenggara pemilu (KPU) harus menghindari kesalahan yang dapat merugikan warga negara, sehingga warga negara merasa tidak dirugikan dan hak politiknya tidak dilanggaran. Pemerintah harus menjamin hak pilih warga dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran HAM dalam pemilu.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Undang – Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008.
Prasojo, Eko. Demokrasi Di Negeri Mimpi: Catatan Kritis terhadap Pemilu 2004 dan Good Governance. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta: 2005.
Pengamat hukum tata negara dan pemilu CETRO, Sumber: Harian Tempo, Rabu 15 April 2009.

http://en.wikipedia.org/wiki/pemilu

Harian Kompas, Jumat 10 April 2009.

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Air merupakan sumberdaya alam yang diperlukan untuk hajat hidup orang banyak, bahkan oleh semua mahluk hidup. Oleh karena itu, sumberdaya air harus dilindungi agar tetap dapat dimanfaatkan dengan baik oleh manusia serta makhluk hidup lainnya. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilakukan secara bijaksana, dengan memperhitungkan kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Aspek penghematan dan pelestarian sumberdaya air harus ditanamkan pada segenap pengguna air. Pengelolaan sumberdaya air sangat penting, agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pemantauan dan interpretasi data kualitas air, mencakup kualitas fisika, kimia dan biologi. Pemantauan kualitas fisika air meliputi cahaya, suhu, kecerahan, kekeruhan, warna, konduktivitas, padatan total terlarut dan tersuspensi. Kualitas biologi air meliputi keseluruhan organisme yang ada di perairan dan untuk faktor kimia air yang sering diamati meliputi pH, oksigen terlarut, karbondioksida, alkalinitas, kesadahan dan lain – lain.
Air tergolong menjadi beberapa bagian antara lain yaitu : air tawar, air yang mengandung kadar salinitas kurang dari 0.5 ppt, dikarenakan kandungan kadar salinitas yang rendah maka rasa dari air tawar sesuai dengan namanya yaitu tawar. Air payau, yaitu gabungan antara air tawar dengan air laut dengan kadar salinitas berkisar antara 0.5 ppt-30 ppt. Untuk penggolongan yang ke 3 adalah air laut, yaitu air yang memiliki kadar salinitas antara 30 ppt – 40 ppt. Bahkan untuk kadar salinitas air laut sangat bervariasi tergantung pada badan perairan tersebut. Dari golongan air yang berbeda kandungan salinitasnya maka akan terjadi perbedaan pada organisme yang mendiami suatu badan perairan tersebut, karena tidak semua organisme akuatik dapat hidup pada salinitas tinggi begitu pula sebaliknya pada salinitas rendah.
1.2. Tujuan
Tujuan dari praktikum penentuan salinitas air yaitu untuk mengetahui teknik analisis perbandingan salinitas air dari masing – masing sampel.

II. TINJAUAN PUSTAKA
Salinitas dapat diukur dengan alat yang praktis yaitu salinometer atau Hand Refractometer. Penentuan salinitas dilakukan dengan meneteskan ½ tetes air contoh, pada bagian prisma , kemudian nilai salinitas dibaca pada “eyepiece”. Batas bagian terang dan gelap yang memotong skala menunjukkan salinitas air contoh.
Menurut Kinne (1964) bahwa salinitas menentukan sifat struktural dan fungsional organisme melalui perubahan dalam :
1. Konsentrasi osmose total
2. Perbandingan relatif yang terlarut
3. Koefesien absorbsi
4. Saturasi gas yang terlarut.
Salinitas suatu perairan dipengaruhi oleh adanya aliran air laut , dan daratan, curah hujan, evaporasi dan pasang surut (Anggoro, 1984). Salinitas adalah jumlah garam yang dinyatakan dalam gram yang diperoleh dari beberapa kali penguapan, 1000 gram air sehingga diperoleh berat air yang konstan (Shuter, 1949). Pada salinitas yang rendah laju metabolisme akan menurun sehingga pada salinitas tertentu akan menyebabkan metabolisme berhenti. Menurut Raymont (1963) menyatakan tinggi rendahnya salinitas akan mempengaruhi tekanan osmose dimana nantinya akan mempengaruhi metabolisme sel. Besar kecilnya salinitas yang terjadi sangat menetukan sifat organisme akuatik yang ada terutama plankton yang mempunyai sifat peka terhadap perubahan (Davis, 1955). Salinitas merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat membatasi kehidupan organisme dan dapat mengontrol pertumbuhan, reproduksi, dan distribusi organisme (Odum, 1971). Pasang surut sebagai salah satu kekuatan angin dapat mempengaruhi salinitas, maka tempat yang pasang surutnya besar pasang naik akan mendorong air laut lebih dulu ke hulu estuarin sebagai akibatnya pada daerah yang salinitasnya berubah-ubah sesuai dengan keadaan pasang surutnya (Nybaken, 1988).

III. MATERI DAN METODE
3.1. Materi
3.1.1. Alat
Alat yang digunakan dalam penentuan salinitas air adalah Hand Refractometer.
3.1.2. Bahan
Bahan yang digunakan dalam penentuan salinitas air adalah akuades, tissue, dan sampel air.
3.2. Waktu dan Tempat
Praktikum Penentuan Salinitas Air dilaksanakan di Laboratorium Aquatik (Jurusan Perikanan dan Kelautan) Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman, Sabtu, 24 Oktober 2009.
3.3. Metode
Prosedur penentuan salinitas air kran dengan metode Hand Refraktometer yaitu :
1. Sampel air diambil 1 tetes dan ditempatkan pada bagian sensor dari Hand Refraktometer kemudian dilihat salinitasnya.
2. Pengukuran tersebut dilakukan sebanyak tiga kali ulangan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterangan : >0,5 ppt = perairan bersifat tawar
>30 ppt = perairan bersifat payau
<30 ppt = perairan laut
Perubahan salinitas yang besar disebabkan pengaruh yang besar terhadap organisme didalamnya (Davis, 1955). Pasang surut sebagai salah satu kekuatan angin yang dapat mempengaruhi salinitas (Nybaken, 1998). Nilai salinitas dalam suatu perairan terutama pada perairan tawar (nilai salinitas 0-5 ppt), harus memiliki batas optimum untuk pemeliharaan ikan, menurut Boyd (1982) dalam Ghufran dkk (2007) salinitas ditentukan berdasarkan banyaknya garam-garam yang larut dalam air. Parameter kimia tersebut dipengaruhi oleh curah hujan dan penguapan (evaporasi) yang terjadi suatu daerah. Berdasarkan kemampuan ikan menyesuaikan diri pada salinitas tertentu, dapat digolongkan menjadi Ikan yang mempunyai toleransi salinitas yang kecil (Stenohaline) dan Ikan yang mempunyai toleransi salinitas yang lebar (Euryhaline).
Berdasarkan hasil praktikum yang dilaksanakan diperoleh nilai salinitas yang berbeda-beda pada setiap sampel air yaitu pada air kran 0 ppt, air kolam 0 ppt, air payau 1,5 ppt, air laut 30 ppt, dan air hujan 0 ppt. Kadar salinitas dalam suatu perairan berhubungan erat dengan mekanisme osmoregulasi pada organisme air tawar. Affandi (2001) berpendapat bahwa organisme akuatik mempunyai tekanan osmotik yang berbeda-beda dengan lingkungannya. Oleh karena itu ikan harus mencegah kelebihan air atau kekurangan air agar proses-proses fisiologis di dalam tubuhnya berlangsung normal.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa nilai salinitas tiap – tiap sampel air adalah sebagai berikut : air kran, air kolam, air hujan, termasuk pada parameter air tawar yaitu sebesar 0 ppt, air payau 1,5 , air laut 30.
5.2 Saran
Praktikan hanya dapat memberi saran bahwa perairan yang cocok unuk budidaya ikan memliki kadar salinitas 10-25 ppt. Dan kadar salinitas ini sering ditemui pada perairan payau dikarenakan perairan payau merupakan tempat pertemuan air laut dan air tawar sehingga salinitasnya cocok dan tepat untuk budidaya ikan.

DAFTAR PUSTAKA
Affandi. 2001. Fisiologi Hewan Air. Unri, Press : Riau
Davis, C.C. 1955. The marine and fresh water palankton. Michigan state university-press, USA.
Gufhran dkk. 2007. Pengelolaan Kualitas Air Dalam Budidaya Perairan. Rineka Cipta : Jakarta
Nyebaken, JW. 1971. Biologi laut suatu pendekatan ekologi. Gramedia, Jakarta.
Odum, E.P. 1971. Fundamental of ecology. Third edition. W. saunders. CO, Philadelphia.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Air merupakan senyawa yang bersifat pelarut universal, karena sifatnya tersebut, maka tidak ada air dan perairan alami yang murni. Tetapi didalamnya terdapat unsur dan senyawa yang lain. Dengan terlarutnya unsur dan senyawa tersebut, terutama hara mineral, maka air merupakan faktor ekologi bagi makhluk hidup. Walaupun demikian ternyata tidak semua air dapat secara langsung digunakan memenuhi kebutuhan makhluk hidup, tetapi harus memenuhi kriteria dalam setiap parameternya masing-masing.
Dalam menentukan kualitas air atau baik buruknya perairan dapat ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu : derajat keasaman (pH), oksigen terlarut, karbondioksida bebas, daya menggabung asam (DMA), salinitas air, dan Chemical Oxigen Demand (COD). Kebutuhan air untuk berbagai aspek kehidupan menyangkut baik kuantitas maupun kualitasnya. Apabila jumlah airnya berlebihan atau kurang dari yang dibutuhkan, maka akan mengganggu demikian juga kualitas airnya harus sesuai dengan peruntukannya.

Tujuan
Derajat keasaman (pH)
Tujuan dari praktikum pengukuran pH adalah :
Untuk mengetahui teknik pengambilan dan pengawetan sampel air untuk menganalisis pH.
Untuk mengetahui teknik analisis perbandingan pH dari masing – masing titik dan atau waktu pengambilan sampel.
Oksigen terlarut (O2)
Tujuan dari praktikum penentuan oksigen terlarut adalah :
Untuk mengetahui teknik pengambilan sampel air untuk oksigen terlarut.
Untuk mengetahui teknik analisis perbandingan oksigen terlarut dari masing – masing titik atau waktu pengambilan sampel.
Karbondioksida bebas (CO2)
Tujuan dari praktikum penentuan karbondioksida bebas adalah :
Untuk mengetahui teknik pengambilan sampel air untuk karbondioksida bebas.
Untuk mengetahui teknik analisis perbandingan karbondioksida bebas dari masing – masing titik dan atau waktu pengambilan sampel.
Daya Menggabung Asam (DMA)
Tujuan dari praktikum penentuan DMA adalah :
Untuk mengetahui teknik pengambilan sampel air untuk DMA
Untuk mengetahui teknik analisis DMA
Chemical Oxigen Demand (COD)
Tujuan dari praktikum penentuan COD adalah :
Untuk mengetahuai teknik pengambilan dan pengawetan sampel air untuk analisis COD.
Untuk mengetahui teknik pengukuran air untuk COD.

TINJAUAN PUSTAKA
Nilai pH merupakan salah satu parameter yang praktis bagi pengukuran kesuburan suatu perairan. Banyak reaksi kimia penting yang terjadi pada tingkatan pH yang sulit. Menurut jenis dan aktivitas biologinya suatu perairan dapat mengubah pH dari unit penanganan limbahnya (Mahida, 1984), tetapi pada umumnya batas toleransi ikan adalah berkisar pada pH 4 “Aerd penth point” sampai pH 2 “Basie death point”. Perairan yang memiliki kadar pH 6,5 – 8,5 merupakan perairan yang sangat ideal untuk tempat hidup dan produktifitas organisme air. Derajat keasaman sering juga digunakan untuk memperoleh gambaran tentang kemampuan atau perairan dalam memproduksi garam mineral. Garam mineral merupakan faktor penentu bagi semua proses produksi di suatu perairan. Derajat keasaman perairan merupakan suatu parameter penting dalam pemantauan kualitas air, dengan mengetahui jumlah kadar pH suatu perairan kita dapat mengetahui tingkat produktifitas perairan tersebut. Kandungan pH dalam suatu perairan dapat berubah-ubah sepanjang hari akibat dari proses fotosintesis tumbuhan air. Derajat keasaman suatu perairan juga sangat menentukan kelangsungan hidup organisme dan merupakan resultan sifat kimia, fisika perairan (Welch, 1952). Jumlah ion hidrogen dalam suatu larutan merupakan suatu tolak ukur keasaman. Lebih banyak ion H+ berarti lebih asam suatu larutan dan lebih sedikit ion H+ berarti lebih basa larutan tersebut. Larutan yang bersifat basa banyak mengandung OH- dan sedikit ion H+. Keasaman dan kebasaan diukur dengan skala logaritma antara 1 sampai 14 satuan. Satuan ini disebut pH dan skalanya skala pH. Oleh karena itu, nilai pH rendah menunjukan kondisi asam, dan nilai pH yang tinggi menunjukan konsentrasi H+ rendah atau konsentrasi OH- tinggi (Nybakken, 1988).
Oksigen memegang peranan penting sebagai indikator kualitas perairan, karena oksigen terlarut berperan dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik. Sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal dari suatu proses difusi dari udara bebas dan hasil fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan tersebut (Salmin, 2000). Kecepatan difusi oksigen dari udara tergantung sari beberapa faktor, seperti kekeruhan air, suhu, salinitas, pergerakan massa air dan udara seperti arus, gelombang dan pasang surut. Odum (1971) menyatakan bahwa kadar oksigen dalam air laut akan bertambah dengan semakin rendahnya suhu dan berkurang dengan semakin tingginya salinitas. Kandungan oksigen terlarut (DO) minimum adalah 2 ppm dalam keadaan normal dan tidak tercemar oleh senyawa beracun (toksik). Kandungan oksigen terlarut minimum ini sudah cukup mendukung kehidupan organisme (Swingle, 1968). Idealnya, kandungan oksigen terlarut tidak boleh kurang dari 1,7 ppm selama waktu 8 jam dengan sedikitnya pada tingkat kejenuhan sebesar 70 % (Huet, 1970). KLH menetapkan bahwa kandungan oksigen terlarut adalah 5 ppm untuk kepentingan wisata bahari dan biota laut (Anonimous, 2004).
Kandungan Karbondioksida bebas (CO2) dalam suatu perairan maksimal 20 ppm (Rahmatin, 1976). Kandungan Karbondioksida bebas (CO2) pada suatu perairan melebihi 20 ppm, maka membahayakan biota laut bahkan meracuni kehidupan organisme perairan. Kandungan karbondioksida bebas dalam suatu perairan lebih tinggi dari 12 ppm dapat membahayakan kehidupan organisme perairan, dapat diasumsikan bahwa bila dalam suatu perairan kadar Karbondioksida (CO2) berlebihan dapat berdampak kritis bagi kehidupan binatang air (Spotte, 1920).
Karbondioksida bebas (CO2) merupakan salah satu gas respirasi yang penting bagi sistem perairan, kandungan karbondioksida bebas dipengaruhi oleh kandungan bahan organik terurai, agilasi suhu, pH, dan aktivitas fotosintesis. Sumber CO2 bebas berasal dari proses pembangunan bahan organik oleh jasad renik dan respirasi organisme (Soesono 1970), dan menurut Widjadja (1975) karbondioksida bebas dalam perairan berasal dari hasil penguraian bahan-bahan organik oleh bakteri dekomposer atau mikroorganisme, naiknya CO2 selalu diiringi oleh turunya kadar O2 terlarut yang diperlukan bagi pernafasan hewan-hewan air. Dengan demikian walaupun CO2 belum mencapai kadar tinggi yang mematikan, hewan-hewan air sudah mati karena kekurangan O2. Kadar CO2 yang dikehendaki oleh ikan adalah tidak lebih dari 12 ppm dengan kandungan O2 terendah adalah 2 ppm (Asmawi, 1983).
Istilah karbondioksida bebas digunakan untuk menjelaskan CO2 yang terlarut dalam air, selain yang berada dalam bentuk terikat sebagai ion bikarbonat ( HCO3) dan ion karbonat ( CO32-). Karbondioksida bebas (CO2) bebas menggambarkan keberadaan gas CO2 di perairan yang membentuk keseimbangan dengan CO2 di atmosfer. Nilai CO2 yang terukur biasanya berupa CO2 bebas. Perairan tawar alami hampir tidak memiliki pH > 9 sehingga tidak ditemukan karbon dalam bentuk karbonat. Pada air tanah, kandungan karbonat biasanya sekitar 10 mg/L karena sifat tanah yang cenderung alkalis. Perairan yang memiliki kadar sodium tinggi mengandung karbonat sekitar 50 mg/L. Perairan tawar alami yang memiliki pH 7 – 8 biasanya mengandung ion karbonat < 500 mg/L dan hampir tidak pernah kurang dari 25 mg/L. Ion ini mendominasi sekitar 60 – 90% bentuk karbon organik total di perairan (McNeeley, 1979 dalam Effendi, 2003).
Kadar karbon di perairan dapat mengalami penurunan bahkan hilang akibat proses fotosintesis, evaporasi dan agitasi air. Perairan yang diperuntukan untuk kepentingan perikanan sebaiknya mengandung kadar karbondioksida bebas < 5 mg/L. Kadar karbondioksida sebesar 10 mg/L masih dapat ditolerir oleh organisme akuatik, asal disertai oksigen yang cukup. Sebagian besar organisme akuatik dapat bertahan hidup hingga kadar karbondioksida bebas mencapai sebesar 60 mg/L (Byod, 1988 dalam Mahida, 1948).
Karbondioksida bebas dalam perairan dapat berasal dari berbagai sumber, yaitu sebagai berikut :
Difusi dari atmosfer, karbondioksida yang terdapat di atmosfer mengalami difusi secara langsung ke dalam air.
Air hujan yang jatuh di permukaan bumi secara teoretis memiliki kandungan karbondioksida sebesar 0,55 – 0,60 mg/L, berasal dari karbondioksida yang terdapat di atmosfer.
Tanah organik yang mengalami dekomposisi mengandung relatif banyak karbondioksida sebagai hasil proses dekomposisi.
Respirasi tumbuhan, hewan, dan bakteri aerob maupun anaerob.
Sebagian kecil karbondioksida yang terdapat di atmosfer larut ke dalam air membentuk asam karbonat, yang selanjutnya jatuh sebagai hujan. Sehingga air hujan selalu bersifat asam dengan nilai pH sekitar 5,6.
Daya Menggabung Asam (DMA) adalah suatu cara menyatakan alkalinitas suatu perairan. Jika DMA rendah, perairan itu kurang baik daya penyangganya, sebaliknya jika DMA tinggi, maka perairan tersebut daya produksinya secara hayati bisa menjadi lebih besar dalam batas tertentu (Soeseno, 1970). Menurut Wardoyo (1981), alkalinitas atau DMA suatu perairan dapat digunakan sebagai indikator subur atau tidaknya suatu perairan. Alkalinitas juga menggambarkan kandungan basa dalam kation NH4, Ca, Mg, K, Na, dan Fe yang pada umumnya bersenyawa dengan anion karbonat dan bikarbonat, asam lemah dan hidroksida. Soeseno (1974) menyatakan apabila DMA suatu perairan tinggi maka daya produksinya secara hayati bisa besar, dan apabila DMA perairan rendah maka perairan itu kurang baik daya penyangganya (soft water).
Berdasarkan penentuan DMA menurut (asmawi, 1983) perairan dibagi menjadi 4 golongan yaitu:
Perairan dengan DMA 0 sampai 0,5.
Perairan golongan ini terlalu asam dan tidak produktif sehingga tidak baik untuk memelihara ikan.
Perairan dengan DMA 0,5 sampai 2,0.
Perairan ini pH-nya masih belum mantap tetapi sudah dapat di pakai untuk memelihara ikan, dan produktifitas kandungan bahan organik sudah tergolong tinggi.
Perairan dengan DMA 2,0 sampai 5,0 .
Perairan golongan ini pH-nya sudah agak basa, sangat produktif dan sangat baik untuk kehidupan ikan.
Perairan dengan DMA 5,0.
Perairan yang ini tarmasuk golongan perairan yang terlalu basa, dengan demikian berarti kurang baik untuk memelihara ikan.
Chemical Oxygen Demand (COD) adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik secara kimiawi, dengan reduktornya KMnO4 atau K7Cr2O7 digunakan sebagai sumber oksigen (Oxidixing Agent). Selain itu, penetapannya di dasarkan atas reaksi oksidasi bahan organik dengan oksigen dan proses tersebut berlangsung secara kimia dalam kondisi asam dan mendidih, dalam melakukan percobaan COD ini dapat menggunakan metode permanganat dan bikromat (Soeseno, 1970). Menurut (lee at al., 1978), semakin banyak bahan organik yang menumpuk dalam suatu perairan, nilai COD akan semakin tinggi dan kemudian akan menurun dengan adanya dekomposer lebih lanjut dari bahan organik.

MATERI DAN METODE
Materi
Alat
Alat yang digunakan dalam praktikum adalah kertas pH universal (0-14), botol winkler, magnetic stirrer, buret dan statif, labu Erlenmeyer, pipet karet,atau pipet seukuran, labu takar, beker gelas, gelas ukur, botol, penangas air, dan refluks.
Bahan
Bahan yang digunakan dalam praktikum adalah larutan KCI jenuh, sampel air, larutan MnSO4, larutan KOH-KI, larutan Na2S2O3 0,025 N, larutan K2Cr2O7 0,025 N, larutan H2SO4 4 N, indikator amilum0,5%, larutan Na2CO3 0,01 N, indikator phenolpthalein 0,5%, larutan HCl 0,1 N, indikator methyl orange 0,1%, larutan KMnO4 0,01 N, larutan asam asetat 0,01 N, akuades, bubuk HgSO4, dan asam sulfamat.
Waktu dan Tempat
Praktikum penentuan derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (O2), karbondiokosida bebas (CO2), daya menggabung asam (DMA), dan Chemical Oxygen Demand (COD) dilaksanakan di Loboratorium Aquatik (Jurusan Perikanan dan Kelautan) Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman, Sabtu, 24 Oktober 2009.
Metode
Prosedur penelitian ini yaitu :
Kertas indikator pH diambil selembar dan dicelupkan ke dalam air kran selama beberapa menit (± 5 menit).
Kemudian perubahan warna yang terjadi pada ke kertas pH tersebut dicocokkan dengan warna standar dan hasilnya dicatat.
Prosedur pengukuran O2 terlarut yaitu :
Sampel air diambil dengan menggunakan botol Winkler 250 ml, lalu ke dalamnya ditambahkan 1 ml larutan MnSO4, dan 1 ml larutan KOH-KI dengan bantuan pipet seukuran.
Botol sampel ditutup dengan hati-hati agar udara tidak masuk ke dalam botol dan dibolak balik minimal sebanyak 15 kali dan sesudahnya didiamkan (± 2 menit) sampai terjadi endapan berwarna coklat atau sampai sekurang kurangnya cairan supernatan menjadi tampak jernih. Untuk menghindari kontak dengan kulit sarung tangan digunakan.
Selanjutnya larutan H2SO4 pekat sebanyak 1 ml dimasukkan ke dalamnya dengan bantuan pipet tetes. Botol ditutup kembali dengan hati-hati dan dikocok dengan baik-baik agar seluruh isi botol tercampur rata. Lalu pengocokkan dilakukan lagi sampai semua endapan menjadi larut dan berwarna coklat kekuningan.
Sebanyak 100 ml larutan di atas diambil dengan menggunakan gelas ukur dan dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer. Kemudian dititrasi dengan larutan Na2S2O3 0,025 N yang sudah distandardisasi dan labu erlenmeyer dikocok hingga tercampur merata sampai terjadi perubahan warna larutan dari coklat sampai kuning muda.
Kedalamnya ditambahkan indikator amilum sebanyak 10 tetes hingga larutan berubah menjadi warna biru. Titrasi dilanjutkan kembali sampai warna biru tepat hilang (kembali seperti warna asal). Titran ditambahkan 1 tetes bila saat titik akhir dicapai dan titrasi dilakukan duplo. Volume titrasi yang dipergunakan dicatat.
Rumus perhitungannya adalah :
Kadar O2 terlarut = x p x q x 8 ml/L

Keterangan :
p = jumlah ml Na2S2O3 yang terpakai
q = normalitas larutan Na2S2O3
8 = bobot setara O2
Prosedur pengukuran CO2 bebas yaitu :
Sampel air diambil dengan botol Winkler 250 ml, diambil 100 ml dengan menggunakan gelas ukur dan dipindahkan ke dalam labu erlenmeyer.
Kedalamnya ditambahkan 10 tetes indikator phenolptalein (pp).
Kemudian dititrasi dengan larutan Na2CO3 0,01 N sampai larutan berwarna merah muda tipis (pink).
Rumus perhitungannya adalah :
Kadar CO2 bebas = x p x q x 22 ml/L
Keterangan :
p= jumlah Na2CO3 yang terpakai
q= normalitas larutan Na2CO3
22= bobot setara CO3
Prosedur Penentuan DMA yaitu :
Sampel air diambil dengan botol sampel 250 ml dengan gelas ukur diambil 100 ml dan dipindahkan ke dalam labu erlenmeyer.
Ditambahkan 3 tetes indikator methyl orange (MO).
Kemudian dititrasi dengan larutan HCl 0,1 N sampai larutan berwarna merah bata dan titrasi dilakukan duplo.
Rumus perhitungannya adalah :
Kadar DMA : x p x q ml/L
Keterangan :
p= jumlah ml larutan HCl yang terpakai
q= normalitas larutan HCl.
Prosedur penentuan Oxygen Demand yaitu :
Sampel air diambil dengan botol sampel dan bila perlu lakukan pengenceran (tingkat pengenceran tergantung pada kondisi sampel air yang akan diteliti, misalnya dapat 0,5%, 0,1% atau bahkan lebih kecil lagi, khususnya untuk sampel air dari limbah industri tertentu).
Kemudian ditempatkan ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 100 ml dan ditambahkan sebanyak 5 ml larutan H2SO4 4 N dan 10 ml larutan KMnO4 0,01 N.
Didihkan selama 10 menit dan setelah dingin ditambah sebanyak 10 ml larutan asam oksalat 0,01 N.
Dititrasi dengan larutan KMnO4 0,01 N sampai terbentuk larutan berwarna merah muda (ros).
Rumus perhitungannya adalah :
Kadar COD = 1000/100 × {( 10 + a ) F-10 } × 0,01 × 31,6 mg/L
Keterangan :
a = ml KMnO4 yang terpakai
F = faktor koreksi KMnO4
31,6= berat eqivalen KMnO4
Prosedur penentuan faktor koreksi :
Aquades diambil sebanyak 100 ml dan ditempatkan didalam jabu erlenmeyer.
Kemudian ditambahkan sebanyak 5 ml larutan H2SO4 4 N dan 10 ml larutan asam oksalat 0,01 N. Lalu digoyang – goyangkan hingga merata dan didiamkan 10 menit.
Selanjutnya dititrasi dengan larutan KMnO4 0,01 N sampai terbentuk larutan yang berwarna merah muda (ros).
Rumus perhitungannya adalah :
Faktor Koreksi = 10/(ml KMnO4)

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tabel 1. Perbandingan hasil percobaan.
Kel Sampel Air Parameter
O2 CO2 DMA pH Salinitas Air COD
1 Air Kran 9,2 2,64 3,6 7 0 20,41
2 Air Kolam 8,8 3,96 1,5 7 0 22,39
3 Air Payau 7,8 - 0,38 8 1,5 -59,6
4 Air Laut 7,4 - 4,1 8 30 24,36
5 Air Hujan 10,4 1,98 1 5 0 18,18

Pembahasan

Keterangan : <8.5 = tidak bisa digunakan untuk perikanan.
4 = tidak terdapat organisme akuatik.
Berdasarkan hasil percobaan dari setiap kelompok, sampel air mempunyai nilai pH yang berbeda – beda yaitu : air kran 7, air kolam 7 air payau 8, air laut 8, air hujan 5. Sebagian besar ikan dapat beradaptasi dengan baik pada lingkungan perairan yang mempunyai derajat keasaman berkisar antara 5-9. Pada kolam budidaya, fluktuasi sangat dipengaruhi oleh proses respirasi karena gas karbondioksida yang dihasilkannya. Pada kolam yang banyak dijumpai alga atau tumbuhan lainnya, pH air pada pagi hari biasanya mencapai kurang dari 6,5 sedangkan pada sore hari dapat mencapai 8-9.
Air kran memiliki tingkat derajat keasaman (pH) 7 artinya ikan yang hidup dalam air kran mempunyai produktifitas sedang dan pengaruh air kran terhadap ikan adalah baik untuk reproduksi. Hal ini berarti air kran baik untuk budidaya ikan, karena pH dibawah 6,5 produktifitas lambat atau bahkan mematikan dan tidak ada reproduksi sedangkan tingkat keasaman >8,5 kondisi air terlalu basa sehingga tidak ada reproduksi dan tidak bisa untuk budidaya ikan.

Tabel 2. Pengaruh kisaran pH terhadap ikan.
Kisaran pH Pengaruh Terhadap Ikan
4-5 Tingkat keasaman yang mematikan dan tidak ada reproduksi
4-6,5 Pertumbuhan Lambat
6,5-9 Baik untuk Reproduksi
>11 Tingkat alkalinitas mematikan

Keterangan : <2 = mengakibatkan kematian
5 = baik untuk perairan (perikanan)
Berdasarkan grafik diatas nilai oksigen terlarut pada sampel berbeda – beda yaitu : air kran 9,2 ml/L, air kolam 8,8 ml/L, air payau 7,8 ml/L, air laut 7,4 ml/L sedangkan pada air hujan adalah 10,4 ml/L. Hasil praktikum kelompok 1 dengan menggunakan sampel air kran didapat nilai oksigen terlarut sebesar 9,2 ml/L. Menurut Mc Neely et al (1979), di perairan tawar kadar oksigen terlarut pada perairan alami biasanya kurang dari 10 ml/L. Berdasarkan pendapat Mc Neely et al, diatas maka hasil praktikum sesuai dengan pendapat Mc Neely et al karena air kolam memiliki nilai oksigen terlarut 6,5 mg/L.
Jumlah oksigen terlarut dalam perairan tidak konstan seperti di udara, tetapi berfluktuasi dengan nyata tergantung pada kedalaman suhu, angin, dan banyaknya kegiatan (Ewusie, 1990). Kadar oksigen terlarut suatu perairan dapat juga digunakan sebagai petunjuk kualitas suatu perairan (Welch, 1952). Hal ini ditunjukan pada grafik diatas bahwa air hujan adalah air yang memiliki kadar oksigen terlarut terbesar diantara air yang lain. Artinya bahwa air hujan adalah air yang paling efektif untuk kehidupan makhluk hidup di perairan yang berkualitas. Sumber utama dalam perairan berasal dari suatu proses difusi dari udara bebas dari hasil fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan (Salmin, 2000).

Keterangan : < 5 mg/l = baik untuk perikanan.
10 mg/l = masih dapat ditolerir oleh organisme akuatik.
60 mg/l = batas akhir perairan yang baik untuk perikanan.

Berdasarkan grafik di atas, kandungan karbondioksida bebas pada masing-masing sampel air berbeda. Data yang diperoleh yaitu : pada air kran kandungan CO2 sebanyak 2,64 ml/L, air kolam sebanyak 3,96 ml/L, air hujan sebanyak 1,98 ml/L, air laut sebanyak 0 ml/L dan pada air payau sebanyak 0 ml/L. Dari data tersebut menunjukan perbandingan antara sampel air yang satu dengan sampel air yang lain. Terlihat bahwa kandungan CO2 bebas pada tiap-tiap sampel air memiliki masing-masing kandungan CO2 bebas yang berbeda – beda. Hasil praktikum kelompok 1 menggunakan air kran mempunyai kandungan CO2 sebanyak 2,64 ml/L, sehingga air kran baik untuk budidaya perikanan.
Dalam suatu perairan terdapat perbandingan antara CO2, O2, DMA, COD dan pH. Perbandingan tersebut yaitu apabila suatu perairan memiliki kandungan CO2 tinggi maka perairan tersebut akan memiliki kandungan O2 rendah, COD lebih tinggi, DMA lebih rendah dan pH yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan dalam suatu perairan yang terdapat banyak organisme, maka dibutuhkan banyak O2, sehingga O2 dalam perairan tersebut berkurang, dan organisme tersebut mengeluarkan banyak CO2, jadi kandungan CO2 dalam perairan tersebut bertambah, sehingga kandungan pH dalam air tersebut tinggi (bersifat basa). Demikian pula sebaliknya apabila kandungan CO2 rendah.
Karbondioksida bebas ditentukan berdasarkan teori bahwa CO2 bebas hanya terdapat dalam air pada pH di bawah 7. Pada air dingin diteteskan indikator phenolphthalein sebanyak 10 tetes dan di titrasi sampai berwarna merah muda. Banyaknya Na2CO3 yang terpakai dalam titrasi menunjukan CO2 bebas dalam air. Apabila setelah di titrasi air tersebut berwarna merah muda, berarti pH pada sampel air tersebut diatas 7. Kadar CO2 bebas sebesar 10 mg/L masih dapat ditolerir oleh organisme akuatik, asal disertai dengan kadar oksigen yang cukup. Sebagian besar organisme akuatik masih dapat bertahan hidup hingga kadar karbondioksida bebas mencapai sebesar 60 mg/L (Wardoyo, 1981).

Keterangan : <0,5 = perairan tidak produktif
0,5-2 = produktifitas sedang
<2-2,5 = produktifitas tinggi
Berdasarkan grafik di atas, perbandingan daya menggabung asam (DMA) pada masing-masing sampel air berbeda. Data yang diperoleh yaitu : air kran 3,6 ml/L, air kolam 2,5ml/L, air payau 0,38 ml/L, air laut 4,1 ml/L, air hujan 1 ml/L. Nilai alkanitas yang terlalu tinggi atau rendah dapat menghambat perkembangan organisme perairan, DMA perairan berkisar antara 2,0-5,0 ppm dan membagi perairan menjadi empat golongan sebagai berikut:
Perairan dengan DMA 0-0,5 terlalu asam dan tidak produktif sehingga tidak baik untuk pemeliharaan ikan.
Perairan dengan DMA 0,5-2,0 memiliki pH belum mantap tapi sudah dapat dipakai untuk memelihara dan produktifitasnya tergolong tinggi.
Perairan dengan DMA 2,0-4,0 pH sudah agak basa, sangat produktif dan baik untuk pemeliharaan ikan.
Perairan dengan DMA 5,0 maka tergolong terlampau basa sehingga kurang baik untuk pemeliharaan ikan (Soeseno, 1974).
Alaerts (1984) menyatakan bahwa alkanitas/DMA adalah kapasitas air untuk menetralkan tambahan asam tanpa penurunan nilai pH larutan. Alkanitas merupakan gambaran kadar basa dari kation NH4, Ca, Mg, K, Na, dan Fe yang umumnya bersenyawa dengan anion karbonat, bikarbonat, asam lemah, dan hidroksil. Alkanitas juga merupakan kapasitas air untuk menerima proton. Besar kecilnya nilai alkanitas total atau DMA suatu perairan dapat menunjukkan kapasitas penyangga dan tingkat kesuburannya. Kesadahan air merupakan banyaknya garam-garam magnesium dan kalsium yang terlarut yang digambarkan sebagai mg/L kalsium karbonat. Air dengan kesadahan rendah diklasifikasikan sebagai badan air yang mengandung kurang dari 50 mg/L kalsium karbonat. Dari grafik diatas diketahui bahwa air laut adalah air yang paling banyak mengandung DMA, artinya bahwa air laut memiliki daya menggabung asam yang baik dan juga memiliki daya ikat proton yang baik pula. Semakin tinggi tingkat DMA suatu perairan maka semakin tinggi kapasitas penyangga dan semakin tinggi tingkat kesuburannya.

Chemical Oxygen Demand (COD) adalah banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan-bahan organik secara kimiawi, dengan reduktornya KMnO4 atau K7Cr2O7 digunakan sebagai sumber oksigen (Oxidixing Agent). Selain itu, penetapannya di dasarkan atas reaksi oksidasi bahan organik dengan oksigen dan proses tersebut berlangsung secara kimia dalam kondisi asam dan mendidih. Dalam melakukan percobaan COD ini dapat menggunakan metode permanganat dan bikromat (Soeseno, 1970). Menurut Santika dan G. Alerts (1987) COD adalah jumlah oksigen (mg O2) yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat -zat organik yang ada dalam 1 liter sampel air, dimana pengoksidasi K2Cr2O7 digunakan sebagai sumber oksigen (Oxidizing Agent). Proses aerasi adalah proses penambahan oksigen (Sugiharto, 1987). Dengan menambahkan oksigen maka kadar COD akan mengalami perubahan sehingga proses aerasi dapat menurunkan kadar COD.
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum adalah :
Nilai perbandingan pH pada pustaka dan air kran berbeda. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor suhu, tingkat kecerahan air, warna, serta sifat fisika dan kimia lain pada perairan tersebut.
Kadar oksigen terlarut dalam perairan sangat bervariasi tergantung pada suhu, salinitas, turbulensi air, dan tekanan atmosfer. Semakin besar suhu dan ketinggian serta semakin kecil tekanan atmosferkadar oksigen terlarut di air semkin kecil.
Kandungan CO2 bebas dalam suatu perairan tidak sama. Apabila kandungan CO2 dalam suatu perairan tinggi, maka kadar O2 perairan tersebut rendah dan pHnya tinggi sehingga perairan tersebut bersifat basa. Karbondioksida sebesar 10ml/L masih dapat ditolerir oleh organisme akuatik asal disertai oksigen yang cukup.
Untuk menunjukkan kapasitas penyangga dan tingkat kesuburan suatu perairan dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya nilai alkalinitas total atau DMA.
Semakin banyak bahan organik yang menumpuk dalam suatu perairan, nilai COD akan semakin tinggi dan kemudian akan menurun dengan adanya dekomposer lebih lanjut dari bahan organik.
5.2 Saran
Dalam hal ini praktikan hanya memberikan saran bahwa air kran dapat digunakan sebagai media untuk budidaya perikanan karena fakor – faktor yang mempengaruhi kondisi kimia air sudah cocok dan tepat untuk reproduksi dan kelangsungan hidup organisme akuatik.

DAFTAR PUSTAKA
Asmawi, S. 1983. Pemeliharaan Ikan Dalam Keramba . PT. Gramedia, Jakarta.
Boyd, C.E. 1988. Water Quality in Warmwater Fish Ponds. Fourt Printing. Auburn University Agricultural Experiment Station, Alabama USA. 395.
G, Alaerts dan S.S. Santika. (1987). Metoda Penelitian Air. Surabaya: Usaha Nasional.
Graham, J.B. 1997. Air Breating Fishes. Academic Press, London.
Huet, H.B.N. 1970. Water Quality Criteria for Fish Life Bioiogical Problems in Water Pollution. PHS. Publ. No. 999-WP-25. 160-167 pp.
Lee,C.D. wang and C. L. Kuo 1978. Benthos Makro invertebrate and fish as biologycal indikator of water quality. In E.A.R. Quano. Asian Ins. Teach, Bangkok.
Mahida, U. N. 1984. Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri. C. V. Rajawali. Jakarta.
Mc Neelev, 1978 dalam Effendi Hefni. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan. Penerbit Kanius. Yogyakarta.
Odum, E.P. 1971. Fundamental of ecology. Third edition. W. saunders. CO, Philadelphia.
Salmin. 2000. Kadar Oksigen Terlarut di Perairan Sungai Dadap, Goba, Muara Karang dan Teluk Banten. Dalam : Foraminifera Sebagai Bioindikator Pencemaran, Hasil Studi di Perairan Estuarin Sungai Dadap, Tangerang (Djoko P. Praseno, Ricky Rositasari dan S. Hadi Riyono, eds.) P3O – LIPI hal 42 – 46.
Soeseno, S. 1970. Limnologi. Direktorat JenderaL Perikanan Departemen Perikanan, Jakarta.
Soeseno. S . 1970. Limnologi untuk Sekolah Perikanan Menengah Atas. IPB, Bogor.
Soeseno. 1970. Pencemaran Lingkunga. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
Soeseno,S.1974.Limnologi.Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perikanan : Jakarta.
Sugiharto. (1987). Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah. Jakarta: UIP: 6-7.
Swingle, H.S. 1968. Standardization of Chemical Analysis for Water and Pond Muds. F.A.O. Fish, Rep. 44, 4 , 379 – 406 pp.
Wardoyo. S. T. 1981. Kriteria Kualitas Air Untuk Perikanan dalam Analisa Dampak Lingkungan. PLN-PUDSI. IPB. Bogor.

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.